DUNIA PADA MASA PERANG DINGIN

Dunia pada masa perang dingin
Setelah PD II berakhir, AS (ideologi demokratis-kapitalis) dan Uni Soviet (ideologi komunis) bersaing melakukan ekspansi ideologinya masing-masing dalam bentuk bantuan ekonomi maupun kerja sama militer ke Negara lain yang baru memerdekakan dirinya dari pemerintahan kolonial. Hal ini memicu terjadinya Perang Dingin dan berpengaruh pada Negara-negara di luar Eropa.

Faktor penyebab terjadinya Perang Dingin
AS mengeluarkan Marshal Plan (oleh komandan militer AS George Catlerr Marshall, tahun 1947) supaya Eropa mau menjadi mitra AS menghadapi Uni Soviet. Kebijakan politik luar negeri AS juga tercermin dalam Truman Doctrine (oleh presiden Hary Truman, 12 Maret 1947) yang menyatakan kesediaan AS memberikan bantuan dalam menghadapi komunisme Uni Soviet. AS juga menerapkan politik Containment(oleh diplomat AS George Kennan, tahun 1947) untuk membendung ekspansi komunisme Uni Soviet.
Tahun 1948, sewaktu Berlin(Jerman Timur) berada dalam kekuasaan Uni Soviet, Joseph Stalin mem-blokade ekonomi Jerman Barat. Pada krisis ini, AS membela Jerman Barat dengan menempatkan serdadu AS di Inggris membentuk NATO pada 4 April 1949 untuk menangkal ekspansi Uni Soviet di Eropa. Pembentukan NATO memancing blok Timur mendirikan Pakta Warsawa (dipimpin Uni Soviet, 14 Mei 1955) untuk menangkal dampak dari pembangunan instalasi senjata di Jerman Barat. Pernyataan PM Inggris Winston Chrucil pada Maret 1946 di Fulton(Missouri) menyangkut sikap ekspansif Uni Soviet mendorong dikeluarkannya kebijakan yang melarang komunikasi antara Eropa Barat (demokratis-kapitalis) dan Eropa Timur (komunis).

Perluasan Perang Dingin ke luar Eropa
Proxy War(perang akibat perang antara Uni Soviet-AS) terjadi, antara lain di Vietnam (Vietnam Utara / komunisme - Vietnam Selatan / demokratis), Korea (Korea Utara / komunisme, Korea Selatan / demokratis), Amerika (Kuba / komunisme – AS / demokratis).
Pemerintah komunis Cina
Tahun 1923, Partai Komunis Cina dipimpin Mao Zedong melakukan aliansi dengan Partai Koumintang pimpinan Sun Yat Sen. Dalam proklamasi kemerdekaan Cina 1 Oktober 1949, Partai Komunis Cina menjadi partai pemegang mandat pemerintahan menggantikan Partai Koumintang pimpinan Chiang Kai Sek. Kemudian, Chiang Kai Sek pindah ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan demokratis. AS mendukung pemerintahan Chiang Kai Sek di Taiwan.
Dari sudut pandang kekuatan militer, Cina dibantu Uni Soviet, mulai membangun teknologi persenjataan nuklirnya tahun 1957 untuk menangkal serangan Negara lain. Aliansi Uni Soviet-Cina tahun 1949-1950 menjadi penyebab kemunculan poros Barat-Timur. Hal ini membuat AS melebarkan fokusnya ke Asia juga. Parameternya adalah pemberian bantuan militer AS di Vietnam Selatan dan Korea Selatan.
Perang Korea
Awal PD II, Uni Soviet menduduki Korea. 10 Agustus 1945, AS mengeluarkan kebijakan untuk menduduki Korea Selatan dalam rangka membendung ekspansi Uni Soviet. Selanjutnya, AS dan Uni Soviet mendukung berdirinya rezim di daerah kekuasaan masing-masing. Rezim I Korea Selatan dipimpin Syngman Rhee (anti-komunis), Rezim I Korea Utara dipimpin Kim II Sung. Kedua Rezim dibentuk tahun 1946. Titik garis batas antara ke-dua Korea terletak di garis lintang 38 derajat.
Invasi pasukan Korea Utara didukung Uni Soviet pada 25 Juni 1950 melewati garis batas 38 derajat menuju Korea Selatan berhasil memukul mundur pasukan Korea Selatan dan AS hingga ke Busan. Pada 15 September 1950, pasukan AS dipimpin jendral Douglas MacArtur mendarat di kawasan Inch’on, berhasil mengurung pasukan Korea Utara yang sudah terlanjur jauh memasuki Korea Selatan. Keikutsertaan Cina pada Oktober 1950 dalam perang Korea dikarenakan pasukan PBB (beraliansi dengan AS) masuk ke Korea Utara.
Akhirnya, negoisasi damai mulai digagas dengan terpilihnya presiden AS Dwight D. Eisenhower. Kesepakatan dicapai pada 27 Juli 1953 dalam 2 point. Pertama, garis lintang 38 derajat sebagai garis batas Korea Utara-Korea Selatan. Kedua, pengembalian tawanan perang ke Negara masing-masing.
Revolusi Kuba
Tahun 1924, Kuba dipimpin Gerrado Machado(pemerintahannya ditaktor). Berbagai kelompok masyarakat mulai menunjukkan perlawanan. Akhirnya, tahun1940 pemerintahan Machado ditumbangkan oleh kekuatan militer pimpinan Fulgencio Batista. Tahun 1940-1944, Kuba di bawah kekuasaan ditaktor Batista. Pemerintahan dictator Batista sempat berakhir pada tahun 1944 dengan terpilihnya Carllos Prio. Namun, Batista kembali berkuasa tahun 1952-1958. Dalam pemerintahannya yang kedua ini, Batista mendapat perlawanan dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok The Second Front pimpinan Eloy Guierez dan kelompok revolusioner pimpinan Fidel Castro.
26 Juli 1953, penyerangan Castro ke pangkalan militer besar pasukan Batista berhasil menggugah masyarakat Kuba walau gagal. Castro dipenjara hingga 1955. Setelah dibebaskan, Castro ke Meksiko bertemu Che Guevara. Tahun 1956, mereka bersama pasukan kembali menyerang pasukan Batista. Akhirnya, pasukan Castro dipimpin Che Guevara dan Camilo Cienfuegos mengalahkan kekuatan militer Batista di Kuba pada Maret 1958. kemudian, Castro memimpin Kuba dengan haluan Komunis.
Ketegangan Perang Dingin antara Kuba-AS memuncak Oktober 1962 “Krisis Misil Kuba”. Hasil laporan mata-mata AS di Kuba membuat presiden AS John F. Kenedy memblokade perairan di sekitar Kuba untuk mencegah kelangsungan proyek pembangunan instalasi nuklir Uni Soviet di Kuba. Krisis Misil Kuba berakhir dengan kesepakatan Nikita Khruschev dan John F. Kenedy dalam 2 poin. Pertama, Uni Soviet menghentikan pembangunan instalasi nuklirnya di Kuba. Kedua, AS dilarang meng-invasi Kuba.

Perang Vietnam dan perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara
Perang Vietnam(1955-1975) serupa perang Korea mengakibatkan pecahnya Negara menjadi 2
(Vietnam Utara / komunis – Vietnam Selatan / Demokratis). Perpecahan berawal dari perseteruan Viet Minh dan Perancis yang ingin kembali menguasai Indocina. Perang dari tahun 1946-1954 ini berakhir dengan gencatan senjata, hasil konferensi di Jenewa tahun 1954. Dan ditetapkan titik garis 17 derajat sebagai demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara diperuntukkan bagi Viet Minh, dipimpin Ho Chi Minh. Vietnam Selatan diperuntukkan bagi Perancis, dipimpin PM Ngo Dinh Diem. Kesepakatan Jenewa tahun 1954 ini menghasilkan badan International Control Committee untuk melaksanakan pemilu untuk menyatukan 2 Vietnam. Namun, ditolak. Dalam pemerintahannya, Ngo Dinh Diem didukung AS. Kekuatan Viet Cong / Viet Minh semakin membesar dengan berdirinya organisasi National Front For Liberation of Vietnam sebagai penerus Viet Cong. Kebijakan Presiden AS John F. Kenedy mengirim bantuan ke Vietnam untuk mencegah agresi Viet Cong.
Akhir tahun 1970, proses menuju pendamaian mulai digagas. Namun, Maret 1972, Vietnam Utara menganeksasi zona demiliterisasi dan provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Rencana menuju perdamaian pun gagal dan digagas kembali pada 27 Januari 1973. Akhirnya, Kesepakatan perdamaian dengan gencatan senjata antara Vietnam Utara - Vietnam Selatan - AS “The Paris Accords” ditandatangani 31 Januari 1973. Namun, tahun 1974, tentara Viet Cong mulai menganeksasi beberapa daerah di Vietnam Selatan. Maka, presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu pada 21 April 1975 mengundurkan diri dan terbang ke Taiwan. Pada 2 Juli 1976, dibentuk pemerintahan militer di Saigon sebagai kemenangan Vietnam Utara. Nama kota Saigon diubah menjadi Ho Chi Minh.
Selanjutnya, penyebaran paham komunisme di Asia Tenggara didalangi oleh lembaga Uni Soviet “Comitern”. Tokoh Indonesia DN Aidit pernah dididik di Comitern.

Politik Luar Negeri Indonesia.
Peran aktif suatu Negara dalam hubungan internasional dilihat dari 2 hal. Pertama, bagaimana ia membangun hubungan diplomasi dengan Negara lain. Kedua, bagaimana ia mempengaruhi Negara lain mengikuti strateginya. Sifat politik Luar Negeri Indonesia “bebas aktif” bermula dari konsep Walpres Moh. Hatta yang didasari kondisi perang dingin dalam politik global. Rumusan politik Luar Negeri Indonesia antara lain: Bebas-aktif, Anti-kolonialisme, Orientasi kepentingan nasional, Demokratis. Penyempurnaan politik Luar Negeri dilakukan setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dari pidato Presiden Sukarno (mengenai konsepsi Oldefos dan Nefos) pada tahun 1960 di depan forum PBB, Dewan Pertimbangan Agung menyatakan bahwa Garis Dasar Politik Luar Negeri RI adalah UUD’45, dengan sifat bebas-aktif. Akan tetapi, terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, Singapura tidak memurnikan politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan diplomasi Indonesia pada penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia melalui persetujuan Bangkok (29 Mei 1966 - 1 Juni 1966) antara Wakil PM Malaysia Tun Abdul Razak dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Persetujuan diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatic antara Indonesia-Malaysia pada 31 Agustus 1967. Arah politik bebas-aktif juga ditandai dengan normalisasi hubungan dengan Singapura pada 2 Juni 1966. Normalisasi diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatic dengan Singapura pada 7 September 1966. Politik Luar Negeri Indonesia kembali mengalami penyempurnaan seiring dikeluarkannya Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan landasan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia. Keberhasilan politik Luar Negeri Indonesia juga terlihat dari masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB pada 1 Januari 1965.

Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Indonesia, Pakistan, India, Birma, Srilanka berinisiatif mengadakan konferensi di Kolombo (28 April-2 Mei 1954). Pertemuan persiapan diadakan di Bogor (28-31 Desember 1954). Hasil keputusan Konferensi Bogor: mengadakan KAA di Bandung (18-25 April 1955), menentukan tujuan KAA (meningkatkan kerja sama antar Negara Asia-Afrika), KAA disponsori 5 negara. KAA menghasilkan Dasasila Bandung (tekad bangsa Asia-Afrika mewujudkan perdamaian dunia).

Pengiriman Pasukan Garuda.
Peran serta Indonesia dalam keamanan dunia ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian Garuda. Munculnya paham komunisme di Vietnam dan Kamboja menjadi sumber konflik antar-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, 15-17 Mei 1970, di Jakarta diadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian pertikaian di Kamboja.
Berdasarkan keputusan Paris 23 Januari 1973, Indonesia terpilih menjadi anggota ICCS. Pengiriman pasukan Garuda ke Kamboja dilakukan pada kurun waktu Januari-27 April 1975. Pemanggilan pulang pasukan Garuda pada 27 April 1975 dilakukan dengan alasan keamanan seiring dengan menangnya kelompok Komunis di Vietnam.

ARTIKEL ini dibuat oleh: FRITZ GAMALIEL